TUGAS BAB IV (Politik dan Strategi Nasional)

Perkembangan Politik Indonesia (1945-1950)

A. Keadaan Politik

Pemerintah RI yang baru terbentuk dihadapkan pada tantangan dengan kedatanagan tentara Sekutu yang dibonceng Belanda. Belanda yang ingin kembali ke Indonesia berhadapan dengan bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karena itu, terjadilah konflik Indonesia-Belanda dan berbagai upaya diplomasi untuk menuju penyelesaian akhir dan konflik tersebut.

1. Kedatangan Sekutu dan NICA

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agusutus 1945, Sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya (status quo) sampai dengan kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Di lain pihak, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan sedang sibuk melakukan upaya-upaya perebutan kedaulatan dari tangan Jepang. Selain itu, rakyat juga berusaha untuk memperoleh senjata dari tangan Jepang. Karena pihak Jepang enggan menyerahkan senjatanya, maka terjadilah pertempuran-pertempuran dahsyat di berbagai daerah. Proses perebutan kekuasaaan ini berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

Setelah berhasil menang dalam Perang Dunia II, pasukan Sekutu yang mendapat tugas masuk ke Indonesia adalah Tentara Kerajaan Inggris. Pasukan tersebut dibagi dua, yaitu:

a. SEAC (South East Asia Command) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten untuk wilayah Indonesia bagian Barat,
b. SWPC (South West Pasific Command) untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian Barat, Mountbatten membentuk AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Philip Christison. Adapun tugas AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Menerima penyerahan dari tangan Jepang,
b. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
c. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan,
d. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil,
e. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan.

Kedatangan AFNEI didahului oelh beberapa kelompok penghubung, kelompok pertama tiba di Jakarta pada tanggal 8 September 1945. Kelompok tersebut dipimpin oleh Mayor Greenhalg yang baru mendarat dengan terjun paying di Lapangan Udara Kemayoran pada tanggal 14 September 1945. Pada tanggal 29 September 1945 Kapal Penjelajah Cumberland yang membawa Laksamana Patterson berlabuh di Tanjung Priok dan disusul oleh fregat Belanda Tromp.

2. Pertempuran Surabaya

Perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945 di Surabaya telah membangkitkan semangat pergolakan yang revolusioner. Para pemuda siap menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan Ri dengan senjata yang dimiliki.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari Panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu. Kedatangan mereka diterima dengan enggan oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur R.M.T.A Soeryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil Pemerintah RI dengan Brigjen A.W.S. Mallaby, dihasilkan kesepakatan sebagai berikut.

a. Inggris berjanji diantara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda,
b. Disetujui kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman,
c. Akan segera dibentuk Kontak Biro agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya,
d. Inggris hanya akan melucuti senjata tentara jepang saja.

Selanjutnya Pemerintah RI mempersilahkan tentara Inggris memasuki kota dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki, seperti kamp-kamp tawanan.
Dalam perkembangannya pihak Inggris ternyata mengingkari janjinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton dari Field Security Section dibawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Penyergapan ini bertujuan untuk membebaskan Kolonel huiyer, seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris ini dilanjutkan keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Interario, dan objek-objek vital lainnya.

3. Pertempuran Palagan Ambarawa

Ambarawa adalah sebuah kota yang terletak di antara Semarang-Magelang dan Semarang-Solo. Pada tanggal 20 Oktober 1945 pasukan Sekutu Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat di Semarang. Pemerintah RI memperkenalkan mereka untuk mengurus tawananan yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan itu, maka pada tanggal 26 Oktober 1945, pecahlah insiden di Magelang yang berlarut menjadi insiden antara TKR dan tentara Sekutu. Insiden ini berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan ke dalam 12 pasal, di antaranya sebagai berikut.

a. Pihak Sekutu tetap akan menempatkan pasukannnya di Magelang, untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWI. Jumlah pasukan Sekutu ditentukan terbatas bagi keperluan melaksanakan tugasnya,
b. Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Sekutu,
c. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pihak Sekutu ingkar janji. Kesempatan dan kelemahan dalam pasal-pasal itu dipergunakan untuk menambah jumlah pasukannya di Magelang.

Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto melawan pasukan Sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu yang ada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Keesokan harinya pertempuran berkobar di dalam kota. Pasukan Sekutu melakukan pemboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa.

4. Pertempuran Medan Area

Pasukan NICA mendarat di Sumatra Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Mereka membonceng orang-orang Sekutu yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Untuk menghormati tugas Sekutu, Pemerintah RI Sumatra Utara mengizinkan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan. Sebagian dari mereka ditamptkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan bebrapa tempat lain dengan memasang tenda-tenda lapangan.

Sehari setelah mendarat, team RAPWI (Relief of Allied Orisoners of War and Internees) telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulu, Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Moh. Hassan. Namun pada kenyataannya dari para tawanan perang itu langsung dibentuk menjadi “Medan Batalyon KNIL”. Hal itu memicu timbulnya konflik dengan para pemuda.

Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dari hotel di Jalan Bali, Medan. Insiden ini berawal dari seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah-putih yang dipakai oleh seorang warga setempat. Akibatnya hotel tersebut diserang oleh para pemuda. Dalam insiden tersebut jatuh 96 korban luka-luka. Ternyata sebagian besar adalah orang-orang NICA.

5. Permulaan Perundingan Awal Indonesia-Belanda

Pada tanggal 1 november 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan dari pihak Inggris dan Belanda terhadap Negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Selanjutnya, Kabinet Syahrir mengadakan kontak, baik diplomatic dengan pihak Inggris maupun Belanda.

Inggirs yang ingin segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia, mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia untuk menjadi penengah dalam pertikaian antara Belanda dan Indonesia. Pihak Belanda menunjuk Dr.H.J. van Mook sebagai wakilnya. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam pertemuan itu Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942, yang isi pokoknya sebagai berikut.

a. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
b. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda,
c. Sebelum dibentuknya negara persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun,
d. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia belum memberikan pernyataan balasan pada perundingan itu. Sementara itu suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap Kabinet Syahrir. Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan 100% terhadap RI. Demikian halnya dengan Sidang KNIP di Solo pada tanggal 28 Februari-2 Maret 1946, mayoritas suara KNIP menentang kebijakan Perdana Menteri Syahrir. Karena kuatnya oposisi, maka Syahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.

6. Reaksi terhadap Strategi Diplomasi

Ketika Kabinet Syahrir I jatuh dalam siding KNIP pada bulan Februari 1946 di Solo, Persatuan Perjuangan (PP) sebenarnya mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur cabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP. Namun, presiden dan wakil presiden kembali menunjuk Sutan Syahrir karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis politik Soekarno-Hatta, khususnya mengenai strategi diplomasi. Sedangkan Tan Malaka yang diusulkan PP, lebih memilih menghendaki konfrontasi total terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir II, PP terus melakukan oposisi. Oleh karena itu, pemerintah mulai mencurigai Kelompok Tan Malaka ini.

Pada tanggal 17 Maret 1946 beberapa tokoh politik dari PP ditangkap. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan penangkapan itu adalah untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Mereka yang ditangkap adalah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chairul Saleh, Muh. Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno. Dengan ditangkapnya para pemimpin PP, praktis kegiatan PP lumpuh. Pada tanggal 4 Juni 1946, peranannya digantikan oleh Konsentrasi Nasional yang mendukung kebijakan pemerintah.

Pergolakan politik dalam negeri Ri merupakan kesempatan bagi Belanda untuk melakukan penekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946. Konferensi ini bertujuan untuk membentuk “negara-negara bagian” di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia. Negara-negara bagian itu akan dijadikan alat untuk memaksakan kehendak kepada Pemerintah RI untuk segera menyetujui pembentukan negara federasi sebagaimana yang diusulkan Belanda.

7. Bandung Lautan Api

Pada tanggal 17 Oktober 1945 pasukan Sekutu dengan dibonceng NICA memasuki kota Bandung. Mereka melakukan teror-teror terhadap rakyat sehingga terjadi pertempuran-pertempuran dengan pemuda bandung. Pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan paling lambat tanggal 29 November 1945. Hal itu ditolak oleh rakyat Bandung. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi menjadi dua dengan batas jalan kereta api, yaitu sebelah utara dikuasai Sekutu dan selatan dikuasai Indonesia.

Namun, Inggris kembali mengeluarkan ultimatum agar Indonesia mengosongkan seluruh Bandung. Hal tersebut kembali diabaikan oleh rakyat Bandung karena mereka tidak kuasa meninggalkan tanah kelahirannya. Sementara itu dari pemerintah pusat turun perintah untuk mengosongkan kota Bandung. Sebaliknya, dari pihak Markas Besar TRI Yogyakarta memerintahkan untuk tetap bertahan di kota tersebut. Akhirnya dengan berat rakyat Bandung mengikuti perintah pemerintah pusat, yaitu pengosongan dengan dibumihanguskan terlebih dahulu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan terkenal dengan Bandung Lautan Api. Pada peristiwa tersebut jatuh korban Mohammad Toha yang tewas ketika meledakkkan Gudang Mesiu NICA.

8. Peristiwa 3 Juli 1946

Peristiwa 3 Juli 1946 dikenal sebagai peristiwa mengubah susunan pemerintahan. Peristiwa politik ini adalah upaya menuju proses disintegrasi nasional. Peristiwa 3 Juli 1946 diawali dengan peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir dan tokoh-tokoh lainnya seperti Menteri Kesehatan Dr. Darmasetiawan, Mayor Jenderal Soedibjo. Penculikan ini terjadi di Solo pada tanggal 27 Juni 1946. Peristiwa ini didalangi oleh Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Semula organisasi itu bernama Volksfront Volksfront yang berdiri di Solo pada tanggal 5 Januari 1946.

9. Konferensi Malino

Konferensi Malino diprakarsai oleh H. J. Van Mook, seorang wakil gubernur jenderal Belanda di Malino, sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan. Konfernsi berlangsung mulai tanggal 15-25 Juli 1946. Konferensi ini dihadiri utusan-utusan dari berbagai daerah yang berada di bawah pendudukan Belanda, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Selatan, Minahasa, Menado, Bali, Lombok, Timor, Sangihe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, dan Papua.

Konferensi Malino membahas tentang pembentukan negara-negara di wilayah negara Indonesia yang akan menjadi negara bagian dari suatu negara federal. Sebagai kelanjutan Konferensi Malino, diadakan Konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946 yang membicarakan golongan-golongan minoritas. Baik Konferensi Malino maupun Pangkalpinang adalah rongrongan menuju disintegrasi nasional. Kedua konferensi tersebut merupakan bagian dari skenario Belanda yaitu politik devide et impera.

10. Perjanjian Linggajati

Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasa baiknya untuk menjadi perantara antara dua pihak yang bertikai. Kali ini Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Sementara itu, Sutan Sayhrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil membentuk Kabinet Syahrir III yang dilantik pada tanggal 2 Oktober 1946. Cabinet ini melanjutkan perundingan dengan Belanda. Sebelum perundingan dimulai, diciptakan keadaan damai dengan mengadakan genjatan senjata. Dalam perundingan tersebut pihak RI dipimpin oleh dr. Soedarsono, Jenderal Soedirman, dan Jenderal Oerip Soemohardjo, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi jenderal yang dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan pendahuluan ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946.

11. Pertempuran Margarana

Pertempuran Margarana terjadi pada tanggal 29 November 1946. Pertempuran ini dipicu oleh hasil perundingan Linggajati. Dalam perundingan tersebut pengakuan secara de facto wilayah kekuasaan RI oleh Belanda hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra. Hal itu berarti bahwa Bali tidak diakui sebgai bagian Republik Indonesia.

Tampaknya, Belanda hendak memasukkan Bali sebagai negara boneka dan menjadi satu negara di wilayah Indonesia bagian Timur. Untuk kepentingan tersebut Belanda membujuk I Gusti Ngurah Rai untuk bekerja sama. Namun, ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah.

12. Peristiwa Westerling di Makassar

Peristiwa ini dipicu oleh keinginan Belanda mewujudkan negara boneka yang bernama Negara Indonesia Timur. Karena upaya ini banyak mendapat rintangan dari pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan, maka pada bulan Desember 1945 Belanda mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Raymond Westerling. Sejak kedatangannya pada tanggal 7 Desember 1946 hingga 25 Desember 1946 pasukan ini telah membunuh beribu-ribu rakyat.

Dengan dukungan tentara Australia, belanda berhasil mendesak mundur perlawanan Pusat Pemuda Nasional Indonesia pimpinan Manai Sophian. Tergabung dalam organisasi tersebut diantaranya adalah pemuda-pemuda pelajar seperti Wolter Monginsidi. Pada awalnya pemuda-pemuda pelajar ini berhasil merebut tempat-tempat strategis di kota Makassar yang telah diduduki oleh Belanda (NICA). Tempat yang diduduki itu antara lain Stasiun Radio Makassar, Tangsi Polisi di Jalan Gowa, serta Hotel Express.

13. Konferensi Denpasar

Upaya Belanda untuk mewujudkan politik memecah belah atau devide et impera tak pernah berhenti. Sebagai kelanjutan dari Konferensi Malino, maka Belanda menyelenggarakan Konfernsi Denpasar yang berlangsung pada tanggal 18-24 Desember 1946.

Konferensi Denpasar berhasil mengambil keputusan penting yaitu terwujudnya Negara Indonesia Timur. Sebagai presiden Negara Indonesia Timur dipilih Sukawati. Inilah sukses besar sang creator politik devide et impera yaitu van Mook.

14. Agresi Militer Belanda Pertama dan Campur Tangan PBB

Keterlibatan PBB untuk membahas masalah RI dimulai dari usulan utusan Republik Sosialis Ukrania pada tanggal 21 Januari 1946. PBB diminta untuk campur tangan, karena tentara Inggris yang bertugas di Indonesia telah menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia. Hal itu dianggap sebagai ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 telah menimbulkan reaksi dari berbagai penjuru dunia. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda segera dibicarakan dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Usulan tersebut diterima sehingga pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia-Belanda dimasukkan ke dalam acara Sidang Dewan Keamanan. Dengan demikianm, posisi Indonesia semakin kuat dan dunia luar mengakui perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

15. Perjanjian Renville

Pada tanggal 27 Oktober 1947 para anggota KTN tiba di Indonesia. Dari kontak pendahuluan yang dilakukan dengan kedua pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa masing-masing pihak tak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Belanda mengusulkan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak oleh pihak RI. Pihak RI menganggap bahwa di Jakarta sudah tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif akibat Agresi Militer Belanda. RI menginginkan perundingan dilakukan di luar daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu, Amerika menawarkan kapal angkut USS Renville sebagai tempat perundingan yang netral.

16. Agresi Militer Belanda II

Sementara itu, karena tidak ada kesesuaian pendapat maka perundingan dengan pihak Belanda ekmabli mengalami kemacetan. Pihak RI masih tetap berpegang pada usul Du Bois-Critchley yang beranggapan bahwa perundingan baru dapat dimulai setelah pihak Belanda menjamin imunitas diplomasi pihak Indonesia. Sebaliknya, pihak Belanda beranggapan bahwa keadaan keamanan di Jawa semakin buruk, jumlah pelanggaran genjatan senjata yang dilakukan pihak RI semakin meningkat.

a. Persiapan-Persiapan Pertahanan

Berdasarkan pengamatan keadaan setelah Perundingan Renville, Belanda berusaha mengepung RI baik secara politik, ekonomi maupun militer. Di beberapa tempat, tentara Belanda melakukan pemindahan pasukan ke dekat garis demarkasi.

b. Gerilya

Beberapa hari setelah perundingan menemui jalan buntu, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap wilayah RI. Ibukota RI Yogyakarta berhasil direbut dengan menggunakan pasukan paying. Presiden dan wakil presiden yang tidak menyingkir berhasil ditawan oleh Belanda. Sementara itu Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Soedirman, menyingkir ke luar kota untuk memimpin perang gerilya secara total terhadap tentara Belanda. Selama 7 bulan Jenderal Soedirman harus berjuang keras demi mempertahankan kelangsungan Negara Republik Indonesia.

c. Pendekatan-Pendekatan RI-Belanda-BFO

Karena desakan-desakan PBB, maka pada bulan pertama tahun 1949 pihak Belanda kembali mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI. Perdana Menteri Belanda Dr. Dress mengundang Prof. Dr. Soepomo (salah satu anggota delegasi RI dalam Perundingan Renville) untuk kembali berunding. Selain itu juga dilakukan pertemuan pada tanggal 21 januari 1949 antara delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg), yaitu Mr. Djumhana dan dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Hasil kedua pertemuan itu tidak diumumkan. Namun, Mr. Moh. Roem, pimpinan delegasi RI menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO dengan syarat diawasi oleh Komisi PBB. BFO adalah musyawarah antara negara-negara bagian buatan Belanda.

17. Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Pada tanggal 19 Desember 1948, sebelum Pemerintah Republik Indonesia ditawan mereka sempat mengadakan rapat di Gedung Negara Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan berikut.

a. Memberi kuasa penuh kepada Mr Syarifuddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI) untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra.
b. Kepada Mr A. A. Maramis, L.N. Palar, dan Soedarsono diperintahkan untuk membentuk PDRI di India bila Mr. Syarifuddin gagal di Sumatra.
c. Presiden, wakil presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan risiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN.

18. Perundingan Roem Royen

Pada tanggal 28 Januari 1949 DK PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang anggotanya sebagai berikut.

a. Australia diwakili Critchley,
b. Belgia diwakili oleh Herremans,
c. Amerika diwakili oleh Merle Cochran.

a. Pernyataan Pihak RI

Pernyataan pihak RI dibacakan oleh Ketua delegasi RI Mr. Moh. Roem atas nama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta sebagai berikut.

1. Pengeluaran perintah kepada “pengikut RI yang bersenjata” untuk mengehentikan perang gerilya,
2. Kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian, menjaga keamanan, dan ketertiban,
3. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

b. Pernyataan Pihak Belanda

Pernyataan pihak Belanda dibacakan oleh Ketua Delegasi Belanda Dr. van Royen sebagai berikut.

1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB,
2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Keresidenan Yogyakarta,
3. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimipin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948,
4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat,
5. Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan secepat mungkin sesudah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

c. Tindak Lanjut Perundingan Roem-Royen

Sebagai tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen, maka pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Perundingan ini dilakukan di bawah pengawasn anggota UNCI, Critchly dari Australia. Hasil perundingan ini adalah:

1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949,
2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta,
3. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag.

19. Konferensi Antar Indonesia

Setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta, perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta diadakan perundingan antara pihak RI dan BFO yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Perundingan ini menghasilkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bidang ketatanegaraan dan Militer Negara Indonesia Serikat, yaitu sebagai berikut.

a. Bidang Ketatanegaraan

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme,
2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat),
4. Pemerintahan Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari pihak Republik Indonesia.

b. Bidang Militer

1. Angkatan Perang RIS (APRIS) adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS,
2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri,
3. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan intinya angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL, ML, KM, VB, dan Territoriale Bataljons,
4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

20. Konferensi Meja Bundar dan Dampaknya

a. Keputusan yang Dicapai dalam KMB

KMB dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini berlangsung sampai dengan 2 November 1949. Hasil-hasil yang dicapai dalam KMB ini diantaranya sebagai berikut.

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat,
2. Status Karesidenan Papua akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan,
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat,
4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda,
5. RIS harus membayar semua utang-utang Belanda yang diperbuat sejak tahun 1942.

b. Dampak Konferensi Meja Bundar

Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan pada keesokan harinya diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS pertama dibentuk dengan Moh. Hatta sebagai perdana menterinya dan langsung dilantik oleh presiden. Pada tanggal 2 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte “penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda.

21. Kembali ke Negara Kesatuan

Faktor-faktor yang menyebabkan semakin kuatnya dorongan pembubaran RIS adalah sebagai berikut.

a. Anggota cabinet ini pada umumnya orang-orang republiken pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya dua orang yang tetap mendukung sistem federal (serikat), yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Oleh karena itulah opini untuk membubarkan RIS dan pembentukan negara kesatuan sangat kuat,
b. Ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal (RIS) merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah belah bangsa Indonesia,
c. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideology yang kuat, tanpa tujuan kenegaraan yang jelas,
d. Pembentukan RIS tidak mendapat dukungan rakyat banyak,
e. RIS menghadapi rongrongan dari sisa-sisa kekuatan Belanda seperti KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya setelah Belanda meninggalkan Indonesia.

Sumber : Yudhistira

Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tulisan tersebut, terimakasih.

TUGAS BAB III (Ketahanan Nasional)

Perjuangan Terhadap Ancaman Disintegrasi Bangsa

A. Pemberontakan PKI Madiun

1. Biro Perjuangan sebagai TNI Sayap Kiri

Dalam pertemuan antara menteri pertahanan, pimpinan TKR, dan lascar-laskar pada tanggal 24 Mei 1946, disepakati bahwa Badan Pendidikan Tentara dialihkan dari Markas Besar TRI Kementerian Pertahanan. Nama badan pendidikan ini diubah menjadi Staf Pendidikan Politik dan Tentara (Pepolit) yang akan dipimpin oleh opsir-opsir politik. Sukono Djojopratignjo diangkat sebagai pimpinan Pepolit dengan pangkat letnan jenderal. Pada setiapdivisi diperbantukan 5 opsir politik yang berpangkat letnan colonel. Pepolit ternyata dimanfaatkan oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk kepentingan politiknya sehingga Pepolit tumbuh menjadi semacam komisaris politik seperti Angkatan Perang Uni Soviet yang berkedudukan sejajar dengan para komandan pasukan. Oleh karena itu, keberadaan Pepolit ditolak oleh para panglima divisi dan para komandan pasukan sehingga keberadaan Pepolit merosot di daerah-daerah.

2. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang dan Jalan Baru Musso

Setelah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, presiden menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk cabinet baru. Moh. Hatta berupaya membentuk cabinet koalisi dengan mengikutsertakan semua partai politik dengan tujuan untuk menggalang persatuan nasional. Kepada kelompok sayap kiri (komunis), Moh. Hatta menawarkan 3 kursi tanpa portofolio (departemen). Akan tetapi, kelompok sayap kiri menuntut setidaknya 4 kursi termasuk jabatan Menteri Pertahanan. Permintaan ini tidak disetujui, sehingga Moh. Hatta membentuk kabinetnya tanpa sayap kiri. Kabinet Hatta memiliki program sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Perundingan Renville dan selanjutnya mengadakan perundingan lanjutan dengan dasar-dasar yang telah dicapai.
b. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).
c. Melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri.
d. Pembangunan.

Untuk melanjutkan Perundingan Renville, Moh. Hatta menunjuk Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi RI. Sebagai pendahuluan, Moh. Hatta mengadakan pembicaraan dengan Van Mook mengenai masalah plebisit dan penyerahan kekuasaan RI kepada pemerintahan sementara.

3. Pemberontakan dan Penumpasan

Pertentangan politik yang dimunculkan oleh golongan kiri di atas, meningkat menjadi insiden bersenjata di Solo. Pada mulanya insiden terjadi antara FDR/PKI dengan kelompok komunis pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Selanjutnya, insiden terjadi antara FDR/PKI dengan pasukan TNI. Insiden tersebut bertujuan untuk menjadikan Surakarta menjadi daerah kacau (wild west), sedangkan daerah Madiun dijadikan basis gerilya.

Sebagai puncak agitasi PKI itu, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, tokoh-tokoh PKI memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia, maka pecahlah pemberontakan PKI Madiun. Selanjutnya pemberontak mengangkat Kolonel Djokosuyono menjadi “Gubernur Militer” Madiun. Pihak pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan Radio Gelora Pemuda.

Dalam pidato radionya, Djokosuyono menyatakan bahwa bagian yang terpenting dari revolusi adalah membersihkan tentara Republik Indonesia dari golongan reaksioner dan colonial. Kemudian Musso juga menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris serta hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Padahal Persetujuan Renville yang mereka kecam, merupakan hasil tokoh PKI sendiri, yaitu Amir Syarifuddin ketika menjabat sebagai perdana menteri.

B. Pemberontakan DI/TII

1. Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Selama masa pendudukan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan, Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo menjadi anggota Partay Masyumi. Bahkan ia kemudian terpilih menjadi Komisaris Jawa Barat merangkap sekretaris I partai tersebut. Gagasan mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya telah dicanangkan oleh S.M.Kartosuwiryo sejak tahun 1942. Pada mulanya, di Malangbong Kartosuwiryo mendirikan Pesantren Sufah, yang digunakan untuk latihan kemiliteran bagi pemuda-pemuda Islam, khususnya Hizbullah dan Sabilillah, serta digunakan pula untuk menyebarkan propaganda pembentukan “Negara Islam”. Sebelumnya ia pernah dicalonkan sebagai menteri pertahanan, namun karena ia mempunyai tujuan tersendiri, maka jabatan itu ditinggalkan.

Pada tanggal 14 Agustus 1947 setelah Agresi Militer Belanda I, Kartosuwiryo menyatakan ‘perang suci’ melawan belanda. Gerakan Kartosuwiryo semakin tidak sejalan dengan Pemerintah RI ketika terjadi Perundingan Renville yang dianggap merugikan pihak Indonesia. Salah satu isi persetujuan itu menyatakan bahwa semua pasukan TNI didaerah kantong-kantong gerilya harus hijrah ke wilayah yang dikuasai oleh RI. Penolakannya terhadap perjanjian Renville diwujudkannya dengan sikap menolak melakukan hijrah ke wilayah RI. Bersama 4.000 orang pengikutnya ia memilih tetap tinggal di Jawa Barat.

Dalam konfrensi di Cisayong pada bulan Februari 1948 diputuskan untuk mengubah gerakan mereka dari gerakan kepartaian menjadi gerkan kenegaraan, dengan cara membekukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat. Selanjutnya mereka membentuk Majelis Umat Islam yang mengangkat S. M. Kartosuwiryo sebagai imam dari Negara Islam Indonesia (NII). Kemudian dibentuk pula Tentara Islam Indonesia (TII). Pada tanggal 7 Agustus 1949 secara resmi Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang berlandaskan kanun azasi.

Pada tanggal 25 Januari 1949 terjadi kontak senjata pertama kali antara TNI dan DI/TII, ketika pasukan Divisi Siliwangi melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Bahkan kemudian terjadi perang segitiga antara TNI-DI/TII Tentara Belanda. Upaya damai dilakukan oleh Pemerintah RI melalui Moh. Natsir (pemimpin Masyumi) lewat sepucuk surat, namun tidak berhasil. Upaya kedua dilakukan dengan membentuk sebuah komite dipimpin oleh Moh. Natsir pada bulan September 1949. Akan tetapi, usaha itu pun juga gagal mengajak Kartosuwiryo untuk kembali ke pangkuan RI.

Munculnya gerakan DI/TII telah mengakibatkan penderitaan rakyat Jawa Barat. Sering kali rakyat mendapatkan teror dari mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga merampok rakyat, terutama yang tinggal didaerah-daerah terpencil di lereng gunung.

2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Munculnya DI/TII di Jawa Tengah berawal dari Majelis Islam yang dipimpin oleh Amir Fatah. Pada mulanya Amir Fatah menjabat sebagai komandan laskar Hizbullah di Front Tulangan Sidoarjo dan Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian ia meninggalkan front dan menggabungkan diri dengan TNI di Tegal. Di Tegal, pasukan Hizbullah yang berdiri sejak bulan Januari 1946, menggabungkan diri dengan TNI Batalion 52 yang dipimpin oleh Mayor Moh. Bachrin. Amir Fatah berhasil mempengaruhi Mayor Bachrin, sehingga bersama pasukannya meninggalkan Wonosobo kembali ke daerah Brebes-Tegal. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, Amir Fatah berada di front Brebes-Tegal bersama satuan-satuan TNI stempat. Tugas utamanya mengurus penggabungan laskar-laskar masuk ke dalam TNI. Setelah mendapatkan pengikut yang cukup banyak, pada tanggal 23 Agustus 1949 di Desa Pengarasan, Tegal, ia memproklamasikan berdirinya Darul Islam (DI). Pasukannya diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII). Ia menyatakan bahwa gerakannya bergabung dengan Gerakan DI/TII Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Selain dari itu, di Kebumen juga terjadi gerakan yang bernama Angkatan Umat Islam yang dipimpin Mohammad Mahfud Abdurrahman (Kyai Somolangu). Gerakan ini juga bermaksud untuk membentuk Negara Islam Indonesia dan bergabung dengan Kartosuwiryo. Gerakan ini sebenarnya sudah dapat didesak oleh TNI. Namun, pada tahun 1952 kembali menjadi kuat setelah adanya pemberontakan Batalyon 423 dan 426 di Kudus dan Magelang yang menyatakan bergabung dengan mereka.

3. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Bagi pemerintah RI, gerakan yang dimulai pada tahun 1951 yang baru dapat diselesaikan pada tahun 1965 ini, banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya. Hal itu disebabkan oleh kondisi medan yang sulit namun dapat dikuasai dengan baik oleh kaum pemberontak. Disamping itu, gerombolan ini pun berhasil memanfaatkan rasa kesukuan yang berkembang di kalangan rakyat.

Selama perang kemerdekaan, Kahar Muzakar pada mulanya berjuang di Sulawesi Selatan. Kemudian ia menyebrang ke Jawa dan berjuang di lingkungan Brigade 16 TNI. Ketika terjadi pertempuran di Surabaya, banyak pemuda Sulawesi yang tergabung dalam PRI Sulawesi, ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya dari gempuran tentara Inggris pada bulan November 1945.

Pada awal tahun 1946 di Jawa Barat dibentuk Batalion Kemajuan Indonesia dibawah pimpinan Kahar Muzakar. Pada bulan Maret 1946 utusan perjuangan Sulawesi, yaitu Andi Mattalata dan Saleh Lahade dating menemui Kahar Muzakar untuk melaporkan situasi di Sulawesi dan untuk mencari bantuan senjata. Setelah berdiskusi mereka sepakat untuk membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS).

4. Pemberontakan DI/TII di Aceh

Setelah Proklamsi Kemerdekaan RI, di Aceh terjadi pertentangan antara alim ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh dengan para kepala adat (Uleebalang). Pertentangan itu menyebabkan perang saudara antara kedua golongan tersebut yang berkobar sejak Desember 1945 sampai dengan Februari 1946. Untuk mengatasi kemelut itu pemerintah memberikan status Daerah Istimewa setingkat provinsi kepada Aceh dan mengangkat Tengku Daud Beureuh sebagai gubernur.

Setelah terbentuknya kembali NKRI pada bulan Agustus 1950, pemerintah mengadakan penyederhanaan administrasi pemerintahan sehingga beberapa daerah mengalami penurunan status. Salah satu diantaranya adalah Aceh, yang semula sebagai Daerah Istimewa turun menjadi daerah keresidenan dibawah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengecewakan Tengku Daud Beureuh.

5. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada bulan Oktober 1950 terjadi pemberontakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) yang dimpimpin oleh Ibnu Hajar. Ia adalah bekas letnan dua TNI. Ia bersama KRyT menyatakan diri sebagai bagian dari DI/TII Jawa Barat. Target serangan mereka adalah pos-pos TNI di wilayah tersebut.

Saat itu pemerintah memberi kesempatan untuk menghentikan pemberontakan secara baik-baik. Ibnu akhirnya menyerahkan diri. Namun, ia ternyata hanya berpura-pura. Setelah mendapatkan peralatan TNI, ia melarikan diri.

Akhirnya pemerintah melakukan Gerakan Operasi Militer (GOM) ke Kalimantan Selatan. Pada tahun 1959 Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965.

C. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat muncul gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh mantan Kapten Raymond Westerling dalam dinas tentara kerajaan Belanda (KNIL). Gerakan ini memanfaatkan kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang sehingga mendambakan kemakmuran seperti yang terdapat dalam Ramalan Jayabaya. Menurut ramalan tersebut akan dating seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil yang akan memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Namun, sebenarnya tujuan gerakan ini adalah sebagai berikut.

1. Tetap berdirinya Negara Pasundan,
2. APRA sebagai tentara Negara Pasundan.

Kedua hal tersebut tentunya bertentangan dengan hasil Konferensi Antar Indonesia yang menyatakan bahwa APRIS sebagai Angkatan Perang Nasional.

Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA dengan kekuatan 800 personil, diantaranya 300 orang anggota KNIL dan KL yang bersenjata lengkap menyerbu kota Bandung dan secara ganas membunuh anggota TNI yang dijumpai. Gerakan ini berhasil menduduki markas Divisi Siliwangi setelah membunuh hamper seluruh anggota regu jaga yang hanya 15 orang termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan mereka berjumlah sekitar 150 orang. Hanya tiga orang yang berhasil lolos dari pengepungan itu.

Banyak penduduk yang menjadi korban, termasuk 79 orang anggota TNI yang gugur. Pemerintah RIS segera mengirimkan pasukan bantuan ke Bandung. Sementara itu, di Jakarta juga segera diadakan perundingan antara perdana menteri RIS dengan komisaris tinggi Belanda. Di Bandung kepala staf Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Eri Sudewo menemui Panglima Divisi C tentara Belanda, Mayor Jenderal Engels untuk membicarakan masalah tersebut. Hasilnya, komandan tentara Belanda di Bandung Mayor Jenderal Engels mendesak agar APRA segera meninggalkan kota Bandung. Setelah meninggalkan Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai tempat dan terus dikejar oleh tentara APRIS. Dengan bantuan penduduk gerombolan tersebut berhasil dilumpuhkan.

Gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Dalam hal ini Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II, yang menjadi menteri negara tanpa portofolio dalam kabinet RIS. Rencananya gerakan ini akan menyerang gedung tempat berlangsungnya siding kabinet. Mereka merencanakan untuk membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Berkat kesigapan dari APRIS usaha APRA di Jakarta berhasil digagalkan. Pada tanggal 22 Februari 1950 Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri dengan pesawat Catalina, sedangkan Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950.

D. Pemberontakan Andi Azis

Rongrongan lainnya terhadap Pemerintahan RIS dating dari Kapten Andi Azis di Makassar, seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima sebagai anggota APRIS. Pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama-sama dengan pasukan KNIL dibawah komandonya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Letnan Kolonel Ahmad Junus Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.

Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Hal ini disebabkan seringnya terjadi demonstrasi kelompok masyarakat yang antifederal untuk mendesak NIT segera menggabungkan dengan RI. Sebaliknya, golongan yang mendukung negara federal juga melakukan demostrasi, sehingga keadaan menjadi tegang. Untuk menjaga keamanan pada tanggal 5 April 1950 pemerintah mengirim satu batalion TNI yang dipimpin oleh Mayor H.V.W orang. Kedatangan pasukan dari Jawa itu mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro federal. Selanjutnya, mereka bergabung dan membentuk “Pasukan Bebas” di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Ia menganggap masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya.

Pada hari sekitar pukul 05.00 tanggal 5 April 1950, Kapten Andi Azis bersama pasukannya menyerang Markas TNI di Makassar. Pertempuran pun terjadi. Namun, karena pasukan APRIS jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah pasukan penyerbu, maka dalam waktu singkat kota Makassar berhasil dikuasai oleh gerombolan penyerbu. Objek-objek vital seperti lapangan terbang, kantor telekomunikasi, dan pos-pos Polisi Militer berhasil mereka kuasai. Beberapa orang prajurit TNI menjadi korban, bahkan beberapa perwira termasuk Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta berhasil ditawan.

Pada tanggal 5 April 1950 itu pula, Ir. P.D. Diapari mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri NIT karena tidak menyetujui tindakan Andi Azis. Pemerintahan kemudian dipegang oleh cabinet baru yang pro-RI di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Selanjutnya pada tanggal 21 April 1950, Wali Negara NIT, Sukawati mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat bertindak tegas dalam menghadapi Pemberontakan Andi Azis ini. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan instruksi bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang bersamaan dikirimkan pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel A.E.Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950 Andi Azis telah berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati. Akan tetapi, Andi Azis terlambat melapor ke Jakarta sehingga ia ditangkap dan diadili, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950 pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan berarti dari pasukan pemberontak.

E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Cobaan terakhir yang dihadapi oleh Pemerintah RIS dan berlanjut sampai dengan Pemerintahan RI adalah sebuah gerakan “separatis” yang tidak hanya bertujuan untuk memisahkan diri dari NIT melainkan juga bertujuan membentuk negara sendiri terpisah dari RIS. Pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT. Sebenarnya Soumokil sudah terlibat dalam Pemberontakan Andi Azis. Namun, ia mampu melarikan diri ke Maluku. Soumukil juga berhasil memindahkan pasukan KNIL dan Pasukan Baret Hijau dari Makassar ke Ambon.

Baik pemberontakan Westerling, Andi Azis maupun pemberontakan Soumokil memiliki kesamaa, yaitu ketidakpuasan mereka terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberontakan-pemberontakan itu menggunakan unsur KNIL yang merasa status mereka tidak pasti setelah KMB. Keberhasilan APRIS menguasai keadaan pada saat itu semakin memperbesar semangat golongan pemuda dan kaum republiken untuk kembali ke NKRI. Namun, kondisi tersebut mengakibatkan tindakan-tindakan terror dan intimidasi terhadap golongan republiken yang menghendaki bergabung dengan NKRI, telah tampak sejak bulan Februari 1950. Pelaksanaan gerakan terror ini selain mendapat bantuan dari anggota polisi juga mendapatkan bantuan dari anggota KNIL yang merupakan bagian dari Korp Speciale Troepen yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di Batujajar dekat Bandung. Tindakan terror tersebut bahkan sampai pada pembunuhan. Salah satu korbannya adalah Ketua Persatuan Pemuda Indonesia Maluku.

Benih separatis ini pun muncul dari para birokrat pemerintah daerah. Pada tanggal 4 April 1950 di Ambon Ir. Manusama mengundang para rajapati (penguasa desa) untuk rapat di kantornya. Kepada para rajapati itu Ir. Manusama mengutarakan bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI mengandung bahaya. Selanjutnya, mereka menyetujui diadakannya rapat umum di kota Ambon. Rapat umum itu dilaksanakan pada tanggal 18 April 1950, untuk memperingatkan seluruh rakyat Ambon akan bahaya penggabungan wilayah Ambon ke NKRI.

Pada tanggal 20 April 1950, Pupella dari Pemuda Indonesia Maluku (PIM) mengajukan mosi tidak percaya dalam parlemen NIT. Mosi itu diterima dengan baik pada tanggal 25 April 1950, sehingga cabinet NIT meletakkan jabatannya. Sebagai perdana menteri berikutnya dipilih Ir. Putuhena dengan programnya pembubaran NIT dan menggabungkannya ke dalam wilayah NKRI.

F. Pemberontakan PPRI dan Permesta

Kabinet Ali Sastroamijoyo II harus menghadapi kesulitan karena adanya pergolakan di daerah-daerah. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini didukung oleh beberapa panglima militer. Selanjutnya, mereka membentuk dewan-dewan militer daerah, diantaranya sebagai berikut.

1. Dewan banteng di Sumatra barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956,
2. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I (TTI) pada tanggal 22 Desember 1956,
3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian.
4. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual, pada tanggal 18 Februari 1957.

Pembentukan Dewan Banteng dilaksanakan setelah berlangsungnya reuni ex-Divisi Banteng di kota Padang yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 25 November 1956. Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa usaha pembangunan daerah akan dilaksanakan dengan cara menggali otonomi seluas-luasnya dan dihapuskannya sistem sentralisasi. Pertemuan juga menyarankan diadakan penelitian mengenai penempatan pejabat-pejabat daerah, sehingga dapat dipilih tenaga-tenaga yang produktif bagi daerah. Dalam bidang pertahanan diusulkan agar dibentuk Komando Pertahanan Daerah. Selain itu, juga diusulkan agar ex-Divisi Banteng dijadikan suatu korp dalam Angkatan Darat.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Jakarta oleh suatu delegasi yang terdiri atas Kolonel Dahlan Djambek, A. Halim, Dahlan Ibrahim, Sidi Bakaruddin, dan Ali Lubis. Pada tanggal 28 November 1956, delegasi ini berhasil menemui Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo. Selanjutnya, delegasi juga berhasil menemui Drs.Moh. Hatta dan Mr. A. G. Pringgodigdo.

G. Pemberontakan G-30-S/PKI 1965

1. PKI Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Alam demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 1950-1959 memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi, walaupun sebelumnya partai komusi itu telah melakukan pemberontakan. Sepulang dari pelariannya di Moskow sejak akhir pemberontakan PKI Madiun, sesepuh PKI D.N. Aidit kembali ke Indonesia dengan konsep baru yang dikenal dengan “Jalan Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia”.

Setelah memperoleh kesempatan merehabilitas PKI dalam alam demokrasi liberal, langkah PKI selanjutnya adalah berusaha memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan melalui aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik yang penting. Ketika Kabinet Sukiman jatuh pada tanggal 23 Februari 1952 sebagai akibat persetujuan Mutual Security Act dengan Amerika yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Subarjo (Majelis Syura Muslimin Indonesia/ Masyumi), Comite Cental (CC) PKI mengeluarkan pernyataan politik yang pada hakikatnya menawarkan kepada PNI untuk membentuk kabinet tanpa Masyumi. Kenyataannya, orang-orang dari Masyumi tetap diikutsertakan duduk dalam kabinet baru yang dipimpin oleh Wilopo dari PNI. Sekalipun kecewa, PKI tetap memberikan dukungan komposisi cabinet baru itu dengan syarat partai-partai politik harus menghapuskan kecurigaan dan sikap anti terhadap PKI beserta organisasi-organisasi massanya. Upaya PKI berhasil dan sejumlah pimpinan PNI mulai berkolaborasi dengan PKI. Salah satu puncak kerja sama itu adalah usaha menjatuhkan Kabinet Wilopo, meskipun cabinet itu dipimpin oleh tokoh PNI sendiri. Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo adalah Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yaitu insiden antara polisi dan penyerobot tanah perkebunan milik negara yang didukung oleh PKI. Peristiwa ini merukap kesempatan bagi PNI dan PKI untuk merongrong Gubernur Sumatra Utara Abdul Hakim dan Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem yang keduanya berasal dari Masyumi.

2. Aksi-Aksi PKI sebelum Pemberontakan G-30-S/PKI

Setelah penyusupan kader-kader PKI kedalam tubuh aparatur negara termasuk ABRI, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dinilai berhasil, maka PKI mulai melaksanakan kegiatan yang disebutnya sebagai tahap ofensif revolusioner. Kegiatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Sabotase
b. Aksi Massa dan Aksi Sepihak
c. Teror
d. Perusakan
e. Agitasi dan Propaganda
f. Isu

3. Kronologi Pemberontakan G-30-S/PKI

a. Pemberontakan G-30-S/PKI

Isu “Dewan Jenderal” akan mengadakan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno semakin menguat. PKI menganggap perlu ada gerakan militer untuk mendahului rencana “Dewan Jenderal” tersebut. Dalam situasi sakitnya Presiden Soekarno, D. N. Aidit melakukan evaluasi. Menurutnya, pertentangan fisik tidak akan dapat dicegah apabila kepemimpinan Presiden Soekarno tidak ada lagi atau apabila kepemimpinan itu menjadi tidak efektif. Dalam situasi seperti itu, TNI AD-lah yang mempunyai kemampuan untuk menggulung PKI. Sebelum hal itu terjadi, PKI harus melaksanakan langkah-langkah agar TNI AD dapat dilumpuhkannya. Langkah-langkah yang ditempuh PKI adalah sebagai berikut.

1. Persiapan

Pelatihan Kemiliteran OKI pada bulan Juli-September 1965 berlangsung di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Mereka yang dilatih adalah para kader dan ormas PKI seperti Serikat Buruh Angkatan Udara, Barisan Tani Indonesia, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Pemuda rakyat, Universitas Republika, Serikat Buruh Kereta Api, SB Postel, SOBSI, Partindo, Buruh/Tani nonpartai, dan mereka yang bersimpati kepada PKI. Mereka yang berasl dari berbagai daerah tidak diasramakan, tetapi tinggal di kemah-kemah dan di rumah-rumah rakyat di sekitar tempat pelatihan itu.

2. Aksi

Setelah langkah persiapan dinilai cukup, PKI mulai bergerak sesuai tanggal yang diputuskan. Pada dinihari 1 Okotober 1965 PKI melakukan aksi penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap “Dewan jenderal”. Dalam penculikan itu, A.H. Nasution selamat, namun putrinya Ade Irma Suryani dan ajudannya yang bernama Piere Tendean menjadi korban. Para korban penculikan yang masih hidup maupun yang telah meninggal dibawa ke Lubang Buaya. Korban yang masih hidup adalah Piere Tendean (ajudan A.H. Nasution), Soeprapto, S.Parman, dan Sutojo S. sedangkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal adalah A. Yani, D.I. Pandjaitan, dan Haryono M. T. Keempat korban yang masih hidup mendapat siksaan dan akhirnya meninggal. Selanjutnya, para sukwan PKI melemparkan seluruh korban kedalam sumur.

b. Penumpasan Pemberontakan G-30-S/PKI

Setelah memperoleh gambaran jelas dan keyakinan bahwa Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan PKI, Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto segera menyusun rencana untuk menumpas gerakan Pengkhianatan tersebut. Pangkostrad segera mengkonsolidasikan dan menggerakkan personil Markas Kostrad dan satuan-satuan lain. Selain itu, juga dilakukan usaha untuk menarik dan menyadarkan kesatuan-kesatuan yang telah dipengaruhi dan digunakan oleh Gerakan 30 September. Langkah koordinasi dan konsolidasi berhasil.

4. Dampak Sosial-Politik Pemberontakan G-30-S/PKI dan Peralihan Kekuasaan

Penyelesaian aspek politik terhadap para pelaku G-30-S/PKI sebagaimana diputuskan dalam siding Kabinet Dwikoran 6 Oktober 1965, belum terlihat adanya tanda-tanda dilaksanakan. Berbagai aksi digelar untuk menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya. Aksi dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemudi mahasiswa dan pelajar seperti KAPPI, KAMI, KAPI. Muncul pula aksiyang dilakukan oleh KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan aksi itu membulatkan barisan mereka dalam satu front yaitu Front Pancasila.

Sumber : Yudhistira

Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tulisan tersebut, terimakasih.

TUGAS BAB II (Wawasan Nusantara)

Pergerakan Nasional di Indonesia

A. Faktor Pendorong Lahirnya Nasionalisme Indonesia

1. Faktor Intern

Faktor-faktor intern(dari dalam) yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Kejayaan Bangsa Indonesia sebelum Kedatangan Bangsa Barat

Sebelum kedatangan bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

b. Penderitaan Rakyat akibat Politik Drainage (Pengerukan Kekayaan)

Pengerukan kekayaan yang diterapkan oleh pemerintah colonial antara lain dengan cara menarik pajak yang tinggi kepada rakyat pribumi. Politik itu mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem tanam paksa yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal.

c. Adanya Diskriminasi Rasial

Diskriminasi merupakan hal menonjol yang diterapkan oleh pemerintah colonial Belanda dalam kehidupan social pada awal abad ke-20. Dalam bidang pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi. Walaupun dengan pendidikan dan keahlian yang sama, orang pribumi harus menduduki jabatan yang lebih rendah daripada jabatan yang dipegang oleh orang Belanda. Pada jabatan yang sama, gaji orang pribumi lebih kecil dibandingkan dengan orang Belanda.

d. Munculnya Golongan Terpelajar

Pada awal abad ke-20, pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah colonial. Hal itu sejalan dengan diterapkannya politik etis. Namun, hanya sebagian kecil anak-anak Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk medapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern. Melalui penguasaan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern itu, mereka dapat mempelajari berbagai ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang hak asasi manusia, liberalism, nasionalisme, dan demokrasi.

2. Faktor Ekstern

Lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia juga didorong oleh faktor-faktor ekstern, antara lain sebagai berikut.

a. Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1904-1905)

Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang(1904-1905) telah berhasil mengguncangkan dunia. Bangsa kulit putih yang selama berabad-abad dianggap superior ternyata dapat dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna. Kemenangan Jepang tersebut berhasil menggugah kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan penjajahan bangsa-bangsa kulit putih.

b. Kebangkitan Nasionalisme Negara-Negara Asia-Afrika

Kebangkitan nasional bangsa-bangsa Asia-Afrika memberikan dorongan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penindasan pemerintah colonial. Beberapa bangsa yang telah lebih dahulu berjuang menentang dominasi bangsa Barat sehingga mendorong lahirnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Nasionalisme Turki dengan tokohnya Mustofa Kemal Pasha yang berhasil membangkitkan negerinya menjadi bangsa yang modern,
2. Pemberontakan Boxer di Cina(1899) melawan kesewenag-wenangan bangsa Barat,
3. Pemberontakan rakyat Filipina terhadap penjajahan Spanyol,
4. Revolusi Tiongkok(1911) dan pembentukan Partai Kuomintang oleh Sun Yat Sen yang berhasil menjadikan Cina sebagai negara merdeka pada tahun 1912,
5. Kebangkitan nasionalisme India dan munculnya tokoh karismatik, Mahatma Gandhi.


c. Masuknya Paham-Paham Baru

Paham-paham baru seperti liberalism, demokrasi, dan nasionalisme muncul setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Hubungan antara Asia dan Eropa menyebabkan paham-paham itu menyebar dari Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia. Pembukaan Terusan Suez menjadikan hubungan Asia-Eropa semakin intensif. Paham-paham baru tersebut membangkitkan semangat nasionalisme bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia.

B. Organisasi-Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia

1. Boedi Oetomo

Melalui semangat hendak meningkatkan martabat rakyat, Mas Ngabehi Wahidin Soedirohusodo, seorang dokter Jawa dan termasuk priayi, dalam tahun 1906-1907 melakukan kampanye di kalangan priai di Pulau Jawa. Pada akhir tahu 1907, Wahidin bertemu dengan Soetomo, pelajar STOVIA di Batavia. Pertemuan tersebut berhasil mendorong didirikannya organisasi yang diberi nama Boedi Oetomo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Soetomo kemudian ditunjuk sebagai ketuanya.

Pada awal berfirinya hingga bulan Oktober 1908, Boedi Oetomo merupakan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai anggota intinya. Tujuan Boedi Oetomo dituliskan secara samar-samar, yaitu “kemajuan bagi Hindia”. Ruang geraknya masih terbatas di Jawa dan Madura dengan tidak membedakan keturunan, jenis kelamin, dan agama.

Hingga menjelang kongres pertama terdapat 8 cabang Boedi Oetomo, yaitu di Batavia, Bogor, Bandung, Yogyakarta I, Yogyakarta II, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Setelah cita-cita Boedi Oetomo mendapat dukungan yang luas dari kalangan cendekiawan Jawa, kaum pelajar mulai menyingkir dari barisan depan. Sebagian dari mereka menginginkan agar yang lebih tua memegang peran bagi gerakan itu.

Ketika kongres Boedi Oetomo berlangsung di Yogyakarta, pimpinan beralih ke generasi yang lebih tua, terutama dari kalangan priayi rendahan. Kongres tersebut mengangkat Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, sebagai ketua baru dan Yogyakarta sebagai pusatnya. Setelah melalui perdebatan yang panjang, kongres memutuskan bahwa Boedi Oetomo tidak berpolitik dan jangkauan pergerakannya hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura. Namun, dalam perkembangannya Tirtokusumo sebagai ketua yang baru lebih cenderung memerhatikan reaksi dari pemerintah colonial daripada reaksi penduduk pribumi.

2. Sarekat Islam

Pada akhir tahun 1911, Haji Samanhudi di Solo menghimpun para pengusaha batik di dalam sebuah organisasi yang bercorak agama dan ekonomi, yaitu Sarekat Dagang Islam(SDI). Pembentukan organisasi itu merupakan reaksi terhadap monopoli penjualan bahan-bahan baku oleh pedagang-pedagang Cina yang dirasakan sangat merugikan mereka. Setahun kemudian, pada bulan November 1912 nama SDI diganti menjadi Sarekat Islam dengan ketuanya Haji Oemar Said Tjokroaminoto, sedangkan Samahudi sebagai ketua kehormatan. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaannya menjadi lebih luas, bukan hanya dari kalangan pedagang. Permasalahan utama yang menjadi inti perlawanan Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Berbeda dengan Boedi Oetomo, keanggotaan Sarekat Islam bersifat terbuka sehingga berhasil menyentuh lapisan masyarakat bawah yang sejak berabad-abad paling banyak menderita.

Apabila dilihat anggaran dasarnya, tujuan pendirian Sarekat Islam adalah sebagai berikut.

a. Mengembangkan jiwa dagang,
b. Memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesulitan,
c. Memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumiputra,
d. Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam.

Berpuluh-puluh cabang SI berdiri di seluruh Indonesia. Pertumbuhan yang cepat itu mengakibatkan sebagian besar pengikutnya belum mempunyai penertian tujuan dan kegiatan SI, lebih-lebih bagi mereka yang berada di pedesaan. Dalam kondisi yang demikian sudah barang tentu timbul penyimpangan-penyimpangan dari perjuangan SI, antara lain beberapa aksi massa yang mengatasnamakan SI untuk membenarkan tindakannya. Timbul beberapa gerakan anti-Cina karena mereka dianggap sebagai penghalang usaha ekonomi pribumi, seperti di Surakarta, Bangil, Tuban, Rembang, dan Kudus(1918), sedangkan di Batavia berubah menjadi gerakan anti judi dan pelacuran.

3. Indische Partij

Indische Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini juga dimaksudkan sebagai pengganti organisasi Indische Bond, sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Ketiga tokoh pendiri Indische Partij dikenal sebagai Tiga Serangkai, yaitu Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara). Indische Partij merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern.

Douwes Dekker melihat kejanggalan-kejanggalan dalam masyarakat colonial, khususnya diskriminasi antara golongan keturunan Belanda “totok” dengan kaum Indo (campuran). Ia tidak hanya membela kepentingan golongan kecil masyarakat Indo, tetapi meluaskan pandangannya terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya yang hidup dalam penindasan pemerintahan colonial. Ia berpendapat bahwa nasib kaum Indo tidak ditentukan oleh pemerintah colonial, melainkan terletak pada kerja sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Masyarakat Indische digambarkan sebagai satu kesatuan antara golongan pribumi dan Indo-Eropa yang terdesak oleh pendatang baru dari negeri Belanda.

Suwardi Suryaningrat melalui tulisan-tulisannya di dalam Het Tijdschrift dan De Express melakukan propaganda berisi penyadaran bagi golongan Indo dan penduduk bumiputra bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama, yaitu exploitasi kolonial.

Guna persiapan pendirian Indische Partij, Douwes Dekker melakukan perjalanan propaganda di Pulau Jawa mulai tanggal 15 September hingga tanggal 3 Oktober 1912. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan dr. Cipto Mangunkusumo. Ketika berada di Bandung, ia mendapat dukungan dari Suwardi Suryaningrat dan Abdul Muis yang pada waktu itu telah menjadi pemimpin-pemimpin Sarekat Islam cabang Bandung. Di Yogyakarta, ia mendapat sambutan dari pengurus Boedi Oetomo. Redaktur-redaktur surat kabar Jawa Tengah di Semarang dan Tjahaya Timoer di Malang juga mendukung berdirinya Indische Partij. Bukti nyata dari banyaknya dukungan itu adalah dengan didirikannya 30 cabang Indische Partij dengan anggota sebanyak 7300 orang. Kebanyakan dari anggota itu adalah orang Indo-Belanda, sedangkan jumlah anggota dari golongan pribumi sebanyak 1500 orang.

4. Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, antara lain Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Mula-mula organisasi itu bernama Indische Vereeniging. Tujuannya adalah memajukan kepentingan-kepentingan bersama orang-orang pribumi dan nonpribumi bukan Eropa di negeri Belanda. Pada mulanya, organisasi tersebut hanya merupakan organisasi social. Akan tetapi, sejak berakhirnya Perang Dunia I perasaan anti kolonialisme dan imperialism di kalangan pemimpin-pemimpin Indische Vereeniging semakin menonjol. Lebih-lebih sejak adanya seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, sehingga keinginan para pelajar Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda semakin kuat.

Pada tahun 1922, Indische Vereeniging berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging. Sejak tahun 1925, selain nama dalam bahasa Belanda juga digunakan nama dalam bahasa Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Dalam perkembangannya, hanya nama Perhimpunan Indonesia saja yang dipakai. Oleh karena itu, semakin tegas bahwa PI bergerak dalam bidang politik.

Untuk menyebarkan semangat perjuangannya, PI menerbitkan majalah Hindia Putra. Dalam majalah tersebut, pada bulan Maret 1923 disebutkan asas PI adalah mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dicapai oleh orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapapun juga; bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan supaya tujuan lekas tercapai. Pada tahun 1924, majalah Hindia Putra diubah namanya menjadi Indonesia Merdeka.

Meningkatnya kearah politik terutama sejak kedatangan dua orang mahasiswa Indonesia yang belajar ke Belanda, yaitu Ahmad Subardjo pada tahun 1919 dan Moh. Hatta pada tahun 1921. Pada tahun 1925 dibuatlah anggaran dasar baru yang merupakan penegasan dari perjuangan PI. Didalamnya disebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia hanya akan diperoleh dengan aksi bersama secara serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan kekuatan sendiri. Untuk itu, sangat diperlukan kekompakan rakyat seluruhnya.

5. Partai Komunis Indonesia

Benih-benih paham Marxisme dating dan ditanamkan di Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I, yaitu saat datangnya seorang pemimpin buruh Belanda bernama H.J.F.M Sneevliet. Di Indonesia, ia mula-mula bekerja sebagai anggota staf redaksi surat kabar Soerabajasch Handelsblad. Pada tahun 1913, ia pindah ke Semarang dan menjadi sekretaris Semarangse Handelsvereniging. Bagi Sneevliet, menetap di Semarang lebih menguntungkan karena kota itu merupakan pusat dari Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP), serikat buruh tertua di Indonesia. Dalam waktu singkat, Sneevliet berhasil membawa VSTP kea rah yang lebih radikal.

Pada tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet bersama dengan orang-orang sosialis lainnya, seperti J.A. Brandsteder, H.W.Dekker, dan P.Bergsma berhasil mendirikan Indische Sociaal-Demokratische Vereniging (ISDV). Sneevliet dan kawan-kawannya merasa ISDV lambat berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mereka menganggap lebih efektif untuk bersekutu dengan gerakan yang lebih besar agar dapat menjadi jembatan penghubung kepada rakyat Indonesia. Pada mulanya, mereka bersekutu dengan Insulinde. Karena tidak memnuhi sasaran dan tujuan ISDV, setelah satu tahu, kerja sama itu bubar.

Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan ISDV melakukan penyusupan ke dalam tubuh SI adalah berikut ini.

a. Central Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat SI masih sangat lemah kekuasaannya sehingga setiap cabang bertindak sendiri-sendiri secara bebas.
b. Kondisi kepartaian pada saat itu memungkinkan seseorang menjadi anggota lebih dari satu partai.

6. Partai Nasional Indonesia

PNI dibentuk dibentuk di Bndung pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tokoh-tokohnya Ir.Soekarno, Iskaq, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilaar, Soedjadi, dan Sunaryo. Dalam Pengurus Besar PNI, Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Iskaq sebagai sekretaris/bendahara, dan Dr. Samsi sebagai komisaris. Sementara itu, dalam perekrutan anggota disebutkan bahwa mantan anggota PKI tidak diperkenankan menjadi anggota PNI, juga pegawai negeri yang memungkinkan berperan sebagai mata-mata pemerintah kolonial.

Dalam anggaran dasarnya dinyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan asas “percaya pada diri sendiri”. Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan social dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri. Sikapnya yang non-kooperatif diwujudkan antara lain dengan tidak ikut dalam dewan-dewan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial.
Ada dua macam cara yang dilakuakn oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.

a. Usaha ke dalam, yaitu usaha-usaha terhadap lingkungan sendiri, antara lain mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, dan bank-bank,
b. Usaha ke luar dengan memperkuat opini public terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar Banteng priangan di Bandung dan persatuan Indonesia di Batavia.

C. Upaya-Upaya Menggalang Persatuan

1. Pembentukan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Di kalangan pemimpin pergerakan nasional muncul gagasan untuk membentuk gabungan (fusi) dari partai-parta politik yang ada. Tujuannya untuk memperkuat dan mempersatukan tindakan-tindakan dalam menghadapi pemerintah kolonial. Usaha itu dirintis oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Islamiten Bond, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Pada bulan September 1926 berhasil dibentuk Komite Persatuan Indonesia. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil dengan baik sehingga tidak satupun organisasi gabungan (fusi) yang dihasilkan.

Kegagalan membentuk fusi tidak mengundurkan semangat partai-partai politik untuk bersatu. Setahun kemudian, upaya tersebut dilakukan lagi. Kali ini diprakarsai oleh PNI. Upaya PNI itu ternyata membawa hasil. Pada tanggal 17-18 Desember 1927 diadakan siding di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari PNI, Algemeene Studieclub, PSI, Boedi Oetomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, dan Indinesische Studieclub. Sidang tersebut memutuskan untuk membentuk Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dengan tujuan sebagai berikut.

a. Menyamakan arah aksi kebangsaan dan memperkuatnya dengan cara memperbaiki organisasi dan dengan bekerja sama antara anggota-anggotanya.
b. Menghindarkan perselisihan antara sesame anggotanya yang hanya bias melemahkan aksi kebangsaan.

2. Gerakan Pemuda

a. Gerakan Pemuda Kedaerahan

Trikoro Dharmo merupakan organisasi pemuda kedaerahan pertama di Indonesia. Trikoro Dharmo didirikan di Gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 oleh pemuda-pemuda Jawa, seperti Satiman, Kadarman, Sumardi, Jaksodipuro (Wongsonegoro), Sarwono, dan Mawardi. Trikoro Dharmo berarti tiga tujuan mulia, yaitu Sakti, Budi, dan Bhakti. Keanggotaan Trikoro Dharmo pada mulanya hanya terbatas pada kalangan pemuda dari Jawa dan Madura. Akan tetapi, kemudian diperluas dengan semboyannya Jawa Raya yang meliputi Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok.

b. Kongres Pemuda Indonesia

1. Kongres Pemuda I

Keinginan untuk bersatu seperti yang didengung-dengungkan oleh PI dan Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia telah tertanam di dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 30 April-2 Mei 1926 di Jakarta diadakan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama. Kongres itu diikuti oleh semua perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan.

2. Kongres Pemuda II

Kongres Pemuda II diadakan dua tahun setelah Kongres Pemuda Indonesia Pertama, tepatnya pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres Pemuda Indonesia Pertama, tepatnya pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres itu dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan pemuda ketika itu, antara lain: Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Jong Bataksche Bond, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islamiten Bond, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes. PPPI yang memimpin kongres ini sengaja mengarahkan kongres pada terjadinya fusi organisasi-organisasi pemuda.


D. Berkembangnya Taktik Moderat dan Kooperatif dalam Pergerakan Nasional

Berkembangnya taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan nasional Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi sejak tahun 1921 dan berulang pada akhir tahun 1929. Bahkan, pada awal tahun 1930-an krisis ekonomi itu tidak kunjung reda.
2. Kebijakan keras pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge menyebabkan kaum pergerakan, terutama golongan non-kooperatif, sangat menderita. Setiap gerakan yang radikal atau revolusioner akan ditindas dengan alas an bahwa pemerintah colonial bertanggung jawab atas keadaan di Hindia Belanda.
3. Pada tahun 1930-an, kaum pergerakan nasional terutama yang berada di Eropa menyaksikan bahwa perkembangan paham fasisme dan Naziisme mengancam kedudukan negara-negara demokrasi.

1. Partindo (1931)

Penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI terutama Ir. Soekarno merupakan pukulan yang berat bagi PNI. Pimpinan PNI kemudian diambil alih oleh Sartono dan Anwari. Kedua tokoh itu memiliki gaya yang lebih hati-hati sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan anggotanya. Bahkan, banyak diantara para anggota PNI yang mengundurkan diri.

Sartono kemudian menginstruksikan agar semua kegiatan di cabang-cabang PNI untuk sementara waktu dihentikan. Bahkan, ia kemudia berusaha untuk membubarkan PNI dan membentuk partai baru. Pada Kongres Luar Biasa PNI di Batavia tanggal 25 April 1931 diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan pendukung PNI. Sartono bersama pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 30 April 1931.

2. PNI Baru (1931)

Ketika Sartono membubarkan PNI pada tahun 1930, banyak anggotanya yang tidak setuju. Mereka menyebut dirinya sebagai golongan merdeka. Dengan giat mereka mendirikan studie club-studie club baru, seperti Studie Club Nasional Indonesia di Jakarta dan Studie Club Rakyat Indonesia di Bandung. Selanjutnya, mereka mendirikan Komite Perikatan Golongan merdeka untuk menarik anggota-anggota PNI dan untuk menghadapi Partindo.

3. Parindra (1935)

Pada bulan Desember 1935 di Solo diadakan kongres yang menghasilkan penggabungan Boedi Oetomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan melahirkan Partai Indonesia Raya (Parindra). R. Sutomo terpilih sebagai Ketua parindra dengan Surabaya sebagai pusatnya. Tujuannya adalah mencapai Indonesia raya dan mulia. Cara yang hendak ditempuh dengan memperkokoh semangat persatuan kebangsaan, berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Tokoh-tokoh terkemuka Parindra lainnya ialah Moh. Husni Thamrin dan Sukarjo Wiryopranoto.

4. Gerindo (1937)

Setelah Partindo dibubarkan pada tahun 1936, banyak anggotanya kehilangan wadah perjuangan. Sementara itu, Parindra yang cenderung kooperatif dianggap kurang sesuai. Oleh karena itu, pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Tokoh-tokohnya yang terkenal ialah A.K. Gani, Moh Yamin, Amir Sayrifuddin, Sarino Manunsarkoro, Nyonoprawoto, Sartono, dan Wilopo.

Gerindo bertujuan mencapai Indonesia merdeka, tetapi dengan asas-asas yang kooperasi. Dalam bidang politik, Gerindo menuntut adanya parlemen yang bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam bidang ekonomi dibentuk Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia (PERI) yang bertujuan mengumpulkan modal dengan kekuatan kaum buruh dan tani berdasarkan asas nasional-demokrasi-kooperasi. Dalam bidang social diperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Gerindo menerima anggota dari kalangan orang Indo, peranakan Cina, dan Arab.

5. Petisi Sutardjo

Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutardjo Kartohadikusumo selaku wakil Persatuan Pegawai Bestuur dalam Volksraad mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan Petisi Soetardjo. Isi petisi tersebut adalah meminta kepada pemerintah kolonial agar diselenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam waktu sepuluh tahun mendatang. Perubahan tersebut yaitu pemberian status otonom kepada rakyat Indonesia meskipun tetap dalam lingkungan kerajaan Belanda.

Sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri, Soetardjo mengusulkan untuk mengambil langkah-langkah memperbaiki keadaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya,
b. Direktur departemen diberikan tanggung jawab.
c. Dibentuk Dewan Kerajaan (Rijksraad) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakn wakil-wakli kedua belah pihak.
d. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul, dan cita-citanya memihak Indonesia.

6. Perjuangan GAPI “Indonesia Berparlemen”

Penolakan Petisi Soetardjo mendorong munculnya gerkan menuju kesatuan nasional, kesatuan aksi, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Gerakan itu kemudian menjelma menjadi Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Pembentukan GAPI dipelopori oleh M.H. Thamrin dari Parindra.

Ide pembentukan GAPI pada umumnya mendapat tanggapan baik di kalangan masyarakat luas. Pada tanggal 21 Mei 1939 dilaksanakan rapat umum di Gedung Permufakatan, Gang Kenari, Jakarta. Rapat itu dihadiri oleh wakil-wakil dari Pasundan, Parindra, PSII, PII, dan Gerindo. M.H. Thamrin menjelaskan bahwa tujuan pembentukan GAPI untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaanya, tiap-tiap organisasi tetap bebas untuk melakukan programnya sendiri-sendiri.

Sumber : Yudhistira

Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tulisan tersebut, terimakasih.

TUGAS BAB I (NKRI)

Proklamasi Kemerdekaan dan Terbentuknya Negara Republik Indonesia

Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Setiap bangsa berhak pula mengatur segala aspek kehidupan ketatanegaraannya. Namun, hal ini hanya berlaku pada Negara yang telah bebas dan merdeka. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang terjajah tidak akan mungkin mewujudkan harapannya. Hal ini dikarenakan hak kemerdekaannya telah dirampas oleh Negara imperialis-kolonialis. Oleh karena itu, perjuangan melawan segala bentuk penjajahan menjadi isyarat munculnya keinginan untuk merdeka. Bangsa Indonesia merupakan satu diantara beberapa Negara di kawasan Asia yang secara terus-menerus menggemakan pahlawan terhadap penjajah.

A. Kaitan Antara Tersiarnya Berita Kekalhan Jepang dan Kegiatan Para Pejuang di Jakarta

Pada awalnya Jepang mendug kekuatan Amerika Serikat telah lumpuh sesuai pangkalan laut Pearl Harbour dihancurkan. Akan tetapi, ternyata dalam waktu singkat Amerika Serikat dan sekutunya banghkit kembali guna menyusun kekuatan baru di Australia. Oleh karena itu, ketika Jepang berusaha menguasai Australia, sekutu berhasil memukul mundur kekuatan Jepang dalm pertempuran di Laut Karang pada 7 Mei 1942.

Sejak pertempuran tersebut, kedudukan Jepang di Indonesia menjadi terancam. Jepang kemudian memandang perlu untuk mengikutsertakan kekuatan pribumi dalam setiap peperangan yang melibatknnya. Jepang berusaha memikat rakyat Indonesia agar mau membantunya dalam Perang Asia Timur Raya. Sebagai perwujudannya, Jepang membentuk beberapa kesatuan militer dan semi militer, seperti Heiho, Peta, Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai. Agar bangsa Indonesia semakin bersimpati, pada 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan. Dalam pidatonya didepan parlemen jepang, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dikemudian hari.

Pada 29 April 1945 Jepang menyetujui terbentuknya Dokuritsu Jumbi Cosakai(BPUPKI) sebagai awal realisasi janji kemerdekaan. Jepang mengumumkan terbentuknya badan ini bersamaan dengan hari kelahiran kasisarnya. Badan yang diketuai dr. Radjiman Wediodiningrat ini mempunyai tugas utama, mempelajari dan menyusun rencana pembangunan perintahan Indonesia merdeka. Sejalan dengan peristiwa itu, kedudukan Jepang di berbagai front pertempuran di Asia Pasifik semakin terdesak Sekutu. Untuk merealisasikan bantuan dari rakyat Indonesia dan memperkuat janji kemerdekaan, pada akhir Juli 1945 Jepang mengadakan rapat di Singapura. Dalam rapat itu diputuskan bahwa kemerdfekaan Indonesia akan diberikan pada 7 September 1945.

Pada 7 Agustus 1945 panglima tentara Jepang di Asia Tenggara, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Jumbi Inkai(PPKI). Badan ini dibentuk sebagai pengganti BPUPKI yang dianggap telah selesai menjalankan tugasnya. Badan ini bertugas menyiapkn segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia. Jenderal Terauchi kemudian memanggil tiga tokoh PPKI ke markas besarnya di Dalat, Vietnam Selatan pada 9 Agustuss 1945. Ketiga tokoh tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Mohommad Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Kehadiran mereka di Dalat berkenaan dengan pelantikan PPKI secara simbolis. Tiga hari sesudah pertemuaan itu, Jenderal Terauchi memberitakan bahwa kekaisaran Jepang telh memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Soekarno dan kawan-kawan pulang ke tanah air pada 14 Agustus 1945. Sebelum tiba di tanah air, mereka singgah di Singpura dan sempat bertemu tokoh-tokoh PPKI dari Sumatera, seperti Moh. Amir, Teuku Hasan, dan Abdul Abbas. Dalm pertemuaan singkat itu mereka sama-sama memperkirakan kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu relative singkat. Dugaan para tokoh pejuang tersebut ternyat benar. Pada 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat telah menjatuhkan bom atom di Hirosima dan Nagasaki. Ribuan rakyat Jepang tewas dalam peristiwa tersebut dan berbagai fasilitas kehidupan di kedua kota itu mengalami rusak berat.

Pengeboman kedua kota itu rupanya membuat Jepang mengajukan permintaan damai pada 10 Agustus 1945. Namun, permintaan ini ditolak sekutu. Pihak sekutu hanya mau menerima penyerahan tanpa syarat dari Jepang. Berita permintan Jepang itu ternyata didengar oleh Sutan Sjahrir dari radio gelapnya. Oleh karena itu, begitu Soekarno-Hatta tiba di tanah air, Sjahrir mendesak kedua pemimpin bangsa tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta belum dapat menanggapi desakan itu. Mereka berdalih, berita kekalahan Jepang masih simpang-siur. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa kekuatan Jepang di Indonesia masih kuat dan utuh.

Sesudah Jepang mnyerah tanpa syart kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power(kosong kekuasaan). Artinya, pada saat itu tidak ada satu pun pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Jepang telah menyatakan kalah kepada Sekutu, sedangkan pihak sekutu sebagai pemenang perang belum sempat menggantikan kedudukn Jepang di Indonesia.

Dalam situasi seperti itu, para tokoh pejuang kemudian melakukan berbagai kegiatan utnuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa pertemuan para tokoh pejuang di Jakarta berhasil merumuskan langkah-langkah penting dalam mempersiapkan dan menyongsong kemerdekaan Indonesia. Kegiatan yang diadakan pada saat itu meliputi hal berikut:
1. Menentukan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan,
2. Menentukan tokoh yang akan memproklamasikan kemerdekaan,
3. Menyusun teks proklamasi,
4. Menentukan bentuk pelaksanaan proklamasi yang tepat, dan mempersiapkan perlengkapan Negara yang kelak diperlukan.

B. Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Ketika kekosongan kekuasaan terjadi, para tokoh pejuang berbeda pendapat menyangkut pelaksanaan waktu proklamasi. Berkenaan dengan hal itu, muncul beberapa pendapat yang menjadikan timbulnya pemisahan antara kelompok pejuang tua dan muda. Tokoh golongan tua antara lain adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Moh. Yamin, dr. Buntarn, dr. Samsi, dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Sebaliknya, B.M. Diah Sukarni, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh dianggap mewakili golongan muda.

Golongan tua bersikap amat hati-hati dalm mencermati masa vacuum of power. Merek berpendapat bahwa kemerdekaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian dengan Jepang. Bagi golongan tua, pembicaraan tentang proklamasi kemerdekaan hanya dimungkinkn apabila dalam wadah PPKI. Melalui cara ini proklamasi kemerdekaan tidak akan menimbulkan pertumpahan darah. Golongan tua menyadari, kekuatan jepang di Indonesia masih sangat kuat dan utuh. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Jepang diberi tugas oleh sekutu untuk mempertahankan status quo Indonesia.

Sebaliknya, golongan muda bersikap amat agresif. Mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan secepatnya dilaksanakan sebelum sekutu mengambillih kekuasaan dari Jepang. Para pemuda menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan lepas dari Jepang. Para pemuda menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus diusahakan sendiri, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Oleh karena itu, golongan muda tidak menyukai keterlibatan PPKI yang dianggapnya sebagai buatan Jepang. Kendati demikian, dianta kedua golongan sepakat untuk menetapkan tokoh yang pantas mendapat tugas memproklamasikan kemerdekaan. Mereka mempercayakan Soekarno Hatta dianggap memiliki wibawa yang tinggi di mata golongan tua dan muda. Kedua tokoh ini memiliki kepiawaian diplomasi sehingga dapat menarik simpati perwira-perwira Jepang dalam mendukung kemerdekaan Indonesia.

Kedua golongan memang memiliki sikap yang berbeda dalam menenukan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, perbedaan sikap ini tidak menghambat perjuangan diantara keduanya. Meskipun demikian, perbedaan di antara keduanya sempat menajam ketika masing-masing bersikeras dengan kehendaknya. Peristiwa Rengasdengklok adalah bukti bahwa dua kekuatan yang pernah berjuang dalam proklamasi kemerdekaan sempat berselisih paham saat mewujudkan cita-cita bangsa.

1. Peristiwa Rengasdengklok

Seiring dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, para pemuda dipimpin Chaerul Saleh melakukan pertemuan di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada 15 Agustus 1945 pukul 20.00 ini menghasilkan keputusan yaitu
a. Mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamsikan kemerdekaan pada hari itu juga,
b. Menunjuk Wikana, Darwis, dan Subadio Sastrosatomo untuk menemui Soekarno-Hatta dan menyampaikan keputusan rapat dengan catatan, kemerdekaan tidak diproklamsikan melalui PPKI, serta
c. Membagi tugas kepada para mahasiswa, pelajar, dan pemuda Jakarta untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

Sesuai keputusan rapat, pada sekitar pukul 22.00 WIB. Wikana dan kawan-kawan menemui Ir. Soekarno di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Wikana menyampaikan bahwa rapat telah menentukan, kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh Soekarno pada 16 Agustus 1945. Jika keinginan tersebut tidak dilaksanakan, Wikana memberitahukan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah. Mendengar pernyataan yang bernada mengancam itu, Soekarno menjadi marah. Dengan serta merta, ia menolak permintaan dan tuntuan golongan muda tersebut.

Para pemuda tidak putus asa atas penolakan itu. Mereka kemudian melaksanakan pertemuan kembali di Asrama Baberpi di Jalan Cikini No. 71 Jakarta. Rapat tersebut dilangsungkan pada pukul 24.00. Diakhir rapat diputuskan bhwa mereka harus membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kedua tokoh pejuang tersebut dari tekanan dan pengaruh Jepang.
Sesuai rencana, pada 16 Agustus 1945 pukul 04.00 Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok dipimpin oleh Syodanco Singgih. Kepada Soekarno-Hatta para pemuda menyampaikan alas an bahwa semangat rakyat akan kemerdekaan yang begitu melup akan dapat mengancam Soekarno-Hatta apabila masih berada di Jakarta. Setelah melalui perdebtan, kedua tokoh tersebut menerima alas an yang dikemukakan para pemuda.

Berangkatlah Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur (puteranya yang masih bayi) dalam satu mobil. Moh. Hatta dan para pengawalnya berada didalam mobil lainnya. Supaya keberangkatan mereka tidak dicurigai Jepang, Soekarno-Hatta dan para pengawalnya mengenakan pakaian seragam Peta dengan mengendarai kendaraan militer.

Sehari penuh Soekarno-Hatta berada di Rengasdengklok. Para pemuda menekan mereka berdua supaya melaksanakan proklamasi yang lepas dari kaitan Jepang. Namun, keinginan mereka tidak terlaksana karena wibawa kedua tokoh tersebut cukup besar. Para pemuda amat segan untuk melakukan penekanan secara terus-menerus. Menyikapi situasi seperti itu, Syodanco Singgih berusaha melakukan pembicaraan kembali dengan Soekarno. Dalam suasana tegang, akhirnya Soekarno menyetujui proklamasi dakan diucapkan tanpa campur tangan Jepang. Soekarno menyatakan kesediannya apabila sudah berada kembali di Jakarta. Betapa gembira para pemuda mendengar pernyataan itu. Syodanco Singgih menyalami Soekarno. Para pemuda segera merencanakan untuk kembali ke Jakarta. Mereka hendak menyampaikan rencana proklamasi kepada kawan-kawannya.

Pada saat yang sama, di Jkarta dilangsungkan pertemuan antara golongan tua yang diwakli Mr. Achmad Soebardjo dan golongan muda yang diwakili Wikana. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Atas dasar kesepakatan itu, Achmad Soebardjo segera menjemput Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. Keberangkatan mereka diantar Yusuf Kunto sebagai wakil pemuda dan Sudiro selaku sekretaris pribadinya. Mereka tiba di Rengasdengklok pada pukul 17.30 WIB. Dalam pertemuan dengan para pemuda di Rengasdengklok, Achmad Soebardjo member jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamsi kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Atas jaminan itu, para pemuda kemudian bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.

2. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan

Rombongan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta sekitar pukul 23.00 WIB pada 16 Agustus 1945. Semula tempat yang dituju adalah Hotel des Indes (Duta Indonesia). Namun, tidak jadi karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun selepas pukul 22.30 WIB. Di hotel yang terletak di Jalan Gajah Mada ini, pada pagi sebelumnya juga telah direncanakan pertemuan anggota PPKI, tetapi pihak Jepang melarangnya.

Dalam keadaan demikian, Achmad Soebardjo berhasil meminjam tempat seorang perwira angkatan laut Jepang yang bersimpati kepada bangsa Indonesia, yaitu Laksamana Maeda. Rombongan Soekarno kemudian berangkat ke Myakodori(Nassau Boulevard) di Jalan Imam Bonjol no. 1 Jakarta. Di rumah Maeda ini dilangsungkanlah pertemuan anggota PPKI dan para pemuda untuk membahas persiapan proklamsi kemerdekaan.

Di ruang makan, dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah tidak ikut campur tangan dan lebih memilih pergi ke kamar tidurnya di lantai dua. Tiga eksponen pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi muka rumah itu.

Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancer. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Kalimat pertama rumusan itu merupakan buah pikir dari Soekarno dan Achmad Soebardjo yang diambil dari teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Moh. Hatta.

Setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan, rombongan menemui hadirin di serambi muka. Pada pukul 04.00 WIB. Soekarno membacakan rumusan nasakah proklamasi kemerdekaan yang langsung disetujui oleh hadirin. Namun, kemudian timbul persoalan tentang siapa yang harus menandatangani teks itu. Soekarno-Hatta menyarankan agar mereka yang hadir menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Usul itu tidak disetujui oleh sebagian besar hadirin. Sukarni lantas mengusulkan agar yang manandatangani naskah proklamasi cukup dua orang saja, yakni Soekarno dan Hatta. Mereka ditunjuk sebagai wakil dan atas nama bangsa Indonesia karena kedua tokoh tersebut dikenal sebagai pemimpin utama bangsa. Para tokoh yang hadir akhirnya menyetujui usulan Sukarni.

Dengan disetujuinya usulan Sukarni, Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan tulisan tangan Soekarno. Setelah naskah proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta, muncul persoalan mengenai tempat dibacakan naskah proklamasi. Sukarni memberitahukan bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya telah diserukan berkumpul di Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi. Kan tetapi, Soekarno tidak menyetujuinya. Soekarno khawatir akan timbul bentrokan antara rakyat dengan penguasa militer Jepang. Ia lalu mengusulkan agar pembacaan naskah proklamasi dilakukan dirumah kediamannya. Ia memiliki halaman yang cukup luas untuk ratusan orang. Usul ini disetujui sehingga pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya akan berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta pada hari Jum’at 17 Agustus 1945.

C. Pernyataan Proklamasi dan Penyebarluasan Berita tentang Kemerdekaan Indonesia

Para tokoh pejuang kemerdekaan berhasil merampungkan pekerjaan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia kira-kira pukul 04.30 WIB. Tokoh-tokoh dari golongan tua dan muda meninggalkan kediaman Laksamana Maeda dengan diliputi perasaan bangga dan gembira. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun, banyak pula pemuda yang tidak langsung pulang ke rumahnya. Mereka membagi pekerjaan dalam kelompok-kelompok untuk memberitahkan saat proklamasi tiba.

Kelompok pemuda yang bermarkas di Jalan Bogor Lama berusaha untuk mencari dan mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi. Dalam situasi yang mencengkam, mereka menyebarluaskan beberapa pamphlet ke seluruh tempat di Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Semua itu dilakukan untuk mengerahkan massa agar ikut menyaksikan pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta.

Akan tetapi, tanpa diduga siapa pun, sejak pagi hari berbondong-bondong beberapa kelompok pemuda membanjiri Lapangan Ikada. Para pemuda dating ke Lapangan Ikada karena informasi dari kawan-kawannya yang disampaikan dari mulut ke mulut. Mereka menyangka proklamasi akan diucapkan di Lapangan Ikada. Rupanya, pihak Jepang pun telah mencium isu akan adanya kegiatan di Lapangan Ikada. Rupanya, pihak Jepang pun telah mencium isu akan adanya kegiatan di Lapangan Ikada. Akibatnya, sejak pagi hari Lapangan Ikada dijaga ketat pasukan Jepang yang bersenjata lengkap.

Sudiro selaku pimpinan barisan pelopor hadir pula di Lapangan Ikada. Melihat pasukan Jepang di situ, ia segera kembali dan melapor kepada kepala keamanan Soekarno, dr. Muwardi tentang situasi di lapangan Ikada. Dari dr. Muwardi, Sudiro mendapat penjelasan bahwa pelaksanaan proklamasi tidak dilakukan di Lapangan Ikada. Sudiro segera kembali ke Lapangan Ikada untuk memberitahukan hal tersebut kepada kelompok-kelompok pemuda.

Di kediaman Ir. Soekarno, kesibukan tampak mewarnai rumah yang cukup luas tersebut. Sejak pagi sejumlah massa pemuda telah memadati halaman rumah. Rakyat di luar kota telah berdatangan dengan pakaian hitam-hitam dan bersenjatakan kelewang. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya proklamasi, dr. Muwardi meminta Syodanco Latief Hendraningrat berjaga-jaga disekitar kediaman Ir. Soekarno. Latief memenuhi permintaan itu. Ia dan beberapa prajurit Peta berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di belakang rumah. Sejumlah pasukan Peta juga telah disiagakan di Asrama Jaga Monyet. Pasukan ini sewaktu-waktu dapat dihubungi melalui pesawa telepon apabila terjadi insiden oleh pihak Jepang. Syodanco Arifin Abdurrahman selaku pimpinan pasukan selalu siap siaga di dekat pesawat telepon di rumah Soekarno.

Persiapan peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Mr. Wilopo setelah mendapat perintah dari Wakli Walikota Jakarta Suwiryo. Ia meminjam mikrofon dan pengeras suara kepada Gunawan, pemilik took radio Satria di Salemba Tengah no. 24. Gunawan tidak keberatan meminjamkan peralatan tersebut dan bahkan ia mengirim seorang teknisinya. Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk menyiapkan satu tiang bendera. Sudud segera mencari tiang di belakang rumah. Ia mengambil sebatang bamboo, membersihkan, dan member lubang untuk memasukkan tali bendera. S. Suhud tidak ingat lagi bahwa sebenarnya di depan rumah ada dua tiang bendera dari besi yang tidak digunakan.

Menjelang pukul 10.00 hampir semua tokoh pejuang telah hadir di Pegangsaan Timur. Mereka antara lain adalah dr. Buntaran Marmoatmojo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuharhary, Abikusno Cokrosuyoso, Anwar Cokroaminoto, Harsono Cokroaminoto, Otto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Reatulangie, K.H. Mas Mansur, Mr. Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, dan A.G. Pringgodigdo. Para pemuda yang sudah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka kemudian mendesak dr. Muwardi agar mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang. Muwardi terpaksa mendatangi Soekarno di kamarnya setelah mendapat desakan terus-menerus. Namun, permintaan itu ditolak Soekarno dengan alas an, proklamasi kemerdekaan tidak mungkin dibacakan tanpa kehadiran M. Hatta. Kendati demikian, Muwardi terus mendesak Soekarno. Mendapat desakan itu Soekarno menjawab keras, “Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silahkan membaca proklamasi itu sendiri!”.

Pada saat situasi seperti itu, terdengar suara Bung Hatta. Dengan berpakaian putih-putih, Hatta dating lima menit sebelum acara dimulai. Bung Hatta langsung menemui Soekarno. Segera sesudah itu, kedua tokoh bangsa tersebut kemudian menuju tempat yang telah disediakan.

Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protocol. Latief Hendraningrat member aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap semupurna. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan.

Saudara-saudara sekalian!
Saya telah minta Saudara hadir disini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bansa Indonesia telah berjuan untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah berates-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya, tetapi kita tetap menuju kea rah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia, permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah dating saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara!
Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi kami.


PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta


Demikianlah Saudara-saudara!
Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara merdeka, negara republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.

Acara dilanjutkan dengan pengibaran sang saka merah puih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka. Jarak antara kedua tokoh itu dengan tiang bendera kira-kira dua meter. Suhud segera mengambil bendera merah putih di atas baki yang telah disediakan. Ia mengikatkan bendera itu ke tali tiang bendera dengan bantuan Syodanco Latief Hendraningrat. Kedua orang ini menaikkan bendera merah putih secara perlahan-lahan.

D. Pengesahan UUD 1945, pemilihan dan Pengangkatan Presiden serta Wakil Presiden RI yang Pertama

Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, para tokoh pendiri RI disibukkan dengan kegiatan membentuk lembaga pemerintahan dan kenegaraan. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan sebuah UUD sehingga lembaga pemerintahan dan kenegaraan yang baru terbentuk akan memiliki pedoman kerja yang terarah.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memang belum memiliki UUD, presiden dan wakilnya, serta perangkat lembaga pemerintahan lain. Untung BPUPKI jauh-jauh hari telah mempersiapkan dan bahkan tinggal dirampungkan oleh PPKI. Lembaga PPKI yang pada saat itu menjadi satu-satunya organisasi tertinggi yang dimiliki bangsa Indonesia kemudian melakukan siding-sidang. Pada 18 Agustus 1945 PPKI melksanakan siding yang pertama dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Mengesahkan dan menetapkan UUD negara RI, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.
2. Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
3. Sebelum terbentuknya MPR, pekerjaab presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

1. Pengesahan UUD 1945

UUD (konstitusi) merupakan peraturan negara tertinggi yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber dari perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh negara. UUD disusun untuk mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

UUD merupakan hokum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis di Indonesia dirancang oleh BPUPKI dalam sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pekerjaan tersebut kemudian dirampungkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

UUD 1945 diumumkan dalam berita RI tahun ke- 2 Nomor 7 Tahun 1946. Sistematika UUD 1945 terdiri atas berikut ini.
a. Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea (paragraf).
b. Batang Tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.
c. Penjelasan UUD yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945, Soekarno dan Hatta menugaskan Ki Bagus Hadikusumo, K. H. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singo dimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas rancangan Pembukaan UUD tersebut dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Namun, rancangan tersebut telah menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak karena adanya satu kalimat yang dianggap dapat merintangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kalimat tersebut adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Selama 15 menit mereka membahas persoalan tersebut. Akhirnya, mereka kemudian bersepakat untuk menghilangakn kalimat itu. Mereka mengganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945, Ir. Soekarno lalu mengeluarkan pernyataan, “Dengan ini tuan-tuan sekalian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan. Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara, yang meliputi dasar negara yakni sebuah Undang-Undang Dasar yang kita kenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945”.

2. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden

Sebuah negara dapat berdiri apabila memenuhi syarat-syarat, yakni
a. Ada wilayahnya,
b. Ada rakyatnya,
c. Ada pemerintahan yang berdaulat, dan
d. Mendapat pengakuan dari negara-negara lain.

Dalam suatu negara, keberadaan kepala negara dan kepala pemerintahan mutlak diperlukan untuk mengepalai negara dan menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, pemimpin pemerintahan di Indonesia dipegang oleh seorang presiden. Dalam negara republic yang menganut sistem cabinet presidensial, kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden.

Pemilihan presiden dan wakli presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam siding pertama PPKI, Otto Iskandardinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Usul ini disetujui anggota PPKI sehingga PPKI kemudian memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Ketokohan kedua orang ini dinilai tidak ada bandingannya saat itu sehingga pemilihan dan penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi.

Sumber : Yudhistira

Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tulisan tersebut, terimakasih.

TUGAS II (Sistem Informasi Manajemen 1 #)

Keamanan Sistem Informasi

-Survei/Riset

a. Server
Hardware yang digunakan
1. Monitor
Alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun gambar pada layar,
2. CPU
Sebuah unit proses yang paling utama dalam sebuah perangkat komputer. CPU berfungsi sebagai pemroses data yang berisikan sirkuit yang menyimpan instruksi penyimpanan data,
3. Harddisk
Alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis,
4. CD ROM
Alat tambahan yang mampu membaca dan menuliskan data atau program melalui sistem optik,
5. Keyboard
Alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Keyboard terdiri dari rangkaian huruf, angka, dan lain-lain,
6. Mouse
Alat yang digunakan untuk memasukkan data atau memberikan perintah selain keyboard,
7. Printer
Alat yang digunakan untuk mengeluarkan data berbentuk cetak seperti teks, gambar, dan lain-lain,
8. Dan lain-lain.

Software aplikasi yang digunakan
1. Microsoft Office,
2. Adobe Photoshop,
3. Adobe Reader,
4. My SQL,
5. Notepad++,
6. Dan lain-lain.

Firewall
1. Personal Firewall : Microsoft Windows Firewall (Terintegrasi oleh sistem operasi windows),
2. Network Firewall : Microsoft Internet Security.

b. Client
Jaringan
1. LAN.

Hardware yang digunakan
1. Monitor
Alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun gambar pada layar,
2. CPU
Sebuah unit proses yang paling utama dalam sebuah perangkat komputer. CPU berfungsi sebagai pemroses data yang berisikan sirkuit yang menyimpan instruksi penyimpanan data,
3. Harddisk
Alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis,
4. CD ROM
Alat tambahan yang mampu membaca dan menuliskan data atau program melalui system optik,
5. Keyboard
Alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Keyboard terdiri dari rangkaian huruf, angka, dan lain-lain,
6. Mouse
Alat yang digunakan untuk memasukkan data atau memberikan perintah selain keyboard,
7. Printer
Alat yang digunakan untuk mengeluarkan data berbentuk cetak seperti teks, gambar, dan lain-lain,
8. Dan lain-lain.

Software aplikasi yang digunakan
1. Microsoft Office,
2. Adobe Photoshop,
3. Adobe Reader,
4. My SQL,
5. Notepad++,
6. Dan lain-lain.

Firewall
1. Personal Firewall : Microsoft Windows Firewall (Terintegrasi oleh sistem operasi windows),
2. Network Firewall : Microsoft Internet Security.

Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tulisan ini, terimakasih.